SAMPIT, Ruangborneo.com – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya masih dapat dilakukan melalui koordinasi lintas sektor tanpa perlu menetapkan status bencana nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Agustiar seusai menghadiri rapat koordinasi evaluasi penanggulangan darurat bencana karhutla dan kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Jumat (9/10/2026) malam.
Menurut Agustiar, penanganan karhutla masih dapat diupayakan melalui kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan berbagai unsur terkait. Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya penanggulangan di lapangan.
“Terkait ditetapkan bencana nasional, saya rasa belum, karena kita masih mampu menangani ini. Semua berkolaborasi,” kata Agustiar.
Meski demikian, ia mengakui bahwa karhutla dan kekeringan telah memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Sejumlah kelompok yang menggantungkan penghasilan pada kondisi alam, termasuk petani, nelayan, dan buruh, turut merasakan konsekuensi dari situasi tersebut.
Untuk memperkuat penanganan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kotim serta pemerintah kabupaten lainnya guna mengidentifikasi kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran maupun kebutuhan air, antara lain sumur bor, selang, dan mesin alkon atau pompa air.
“Kita koordinasi dengan bupati, wakil bupati, apa saja yang kurang dan perlu dibantu provinsi. Kita tingkatkan, kita bantu. Sumur bor, selang, alkon, segala yang kurang, pokoknya,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalimantan Tengah per 7 Oktober 2026, luas lahan yang terbakar di provinsi tersebut telah mencapai lebih dari 17.000 hektare, dengan total 5.848 kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Selain kerusakan lingkungan dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, dampak kabut asap terhadap kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah. Salah satu gangguan kesehatan yang dipantau adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Agustiar menegaskan bahwa koordinasi antarpemerintah dan dukungan terhadap kebutuhan penanganan di daerah akan terus diperkuat. Upaya tersebut diharapkan membantu penanganan karhutla dan kekeringan berjalan lebih efektif sesuai dengan kondisi serta kemampuan daerah.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan unsur terkait diharapkan terus meningkatkan kesiapsiagaan, memenuhi kebutuhan operasional di lapangan, serta mengurangi dampak kebakaran dan kekeringan terhadap masyarakat Kalimantan Tengah.(red)
